Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Informasi Teknologi (e-MONEV)

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Bappeda Kabupaten Konawe menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LAKIP Bappeda Kabupaten Konawe yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Konawe bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

• Tersedianya akses informasi bagi masyarakat mengenai transparansi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Konawe.
• Terbangunnya sistem data yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.
• Tersedianya laporan SAKIP yang baik sesuai dengan norma dan kaidah - kaidah yang berlaku.