Pengembangan Sistem Monitoring Evaluasi DAK (Simonev-DAK)

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang efektif mulai dilaksanakan pada tahun 2001 menunjukkan semakin besarnya kewenangan daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat berkinerja baik dalam mengelola pelaksanaan kewenangan tersebut dengan baik. Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang tersedia untuk menghasilkan output/pelayanan publik yang optimal.
Salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik adalah Dana Perimbangan. Sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan dibagi dalam tiga kelompok yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain Dana Perimbangan, Pemerintah Pusat juga mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Penyesuaian sebagai komponen Belanja Daerah dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam pasal 39 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa DAK dialokasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sementara itu, dalam pasal 51 Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.
Namun, beberapa laporan menyebutkan bahwa masih banyak terdapat permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan DAK ini. Permasalahan tersebut tersebar dari aspek perencanaan/keuangan, aspek pelaksanaan sampai dengan aspek kelembagaan DAK di daerah. Dalam aspek keuangan, permasalahan utama adalah belum optimalnya kinerja DAK bagi daerah karena ketidaksesuaian (mismatch) antara besaran alokasi dengan kebutuhan daerah. Dalam aspek pelaksanaan, misalnya keterlambatan juknis dan adanya juknis yang terlalu rigid menyulitkan daerah dalam mengelola DAK. Dalam aspek kelembagaan, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan belum mantap dan optimalnya koordinasi kelembagaan antara pusat dan daerah, belum terbentuknya tim koordinasi di Pusat dan Provinsi, serta belum optimalnya kinerja tim koordinasi di Kabupaten/Kota. Dalam aspek tata kepemerintahan yang baik (good governance) terdapat permasalahan yang berkaitan dengan masih rendahnya kinerja penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan DAK. Penyediaan data dan informasi teknis yang diperlukan dalam perhitungan alokasi DAK juga masih lemah.
Oleh karena itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi yang mampu memberikan sumbangsih terhadap perbaikan mekanisme DAK dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang saat ini, baik di tingkat pusat maupun di daerah mengingat peran yang dibawa DAK begitu besar dalam pencapaian pelayanan publik di daerah. Berdasarkan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bulungan melaksanakan pembangunan Aplikasi Monev dalam rangka mengevaluasi kebijakan penyaluran, pelaporan, dan monev DAK di daerah khususnya di Kabupaten Bulungan.