PENYUSUNAN APLIKASI VENDOR MANAGEMENT SYSTEM (VMS)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI No.106 Tahun 2007 tentang Lemaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya. LKKP memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sesuai dengan tugas, LKPP harus melakukan perencanaan, pengembangan dan penyusuan strategi, penentuan kebjakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi. Selain dalam tataran penyusunan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronk sebagai bagian dari transformasi transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP telah mengembangkan berbagai inovasi melalui aplikasi e-tendering, e-purchasing dan e-lelang cepat.
Saat ini, LKPP telah mengembangkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKap) sebagai bagian dari pengelolaan penyedia barang/jasa (VMS). SIKaP adalah aplikasi berbasis web yang memuat data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa. Informasi kinerja penyedia barang/jasa meliputi data atau informasi mengenai identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja penyedia. Informasi ini antara lain mencakup identitas pokok, ijin usaha, pajak, akta pendirian, pemilik, tenaga ahli dan pengalaman. Pada prinsipnya informasi kinerja penyedia di dalam SIKaP sama dengan data penyedia di Sistem Pengadaan Secara Elektronik, namun ada beberapa bagian informasi yang perlu ditambahkan.
Dengan adanya aplikasi SIKaP ini maka penyedia hanya mengisikan data penyedia sekali saja, yang nantinya disimpan pada web server yang terpusat. Aplikasi SIKaP yang ada saat ini masih bersifat seperti database penyedia dimana penyedia dapat mendaftar dan mengisi data diri perusahaan penyedia. Penyedia yang terundang untuk mengikuti e-lelang cepat adalah penyedia yang dinilai memenuhi persyaratan kualifikasi secara administrasi atau memenuhi persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penilaian tersebut belum mencakup penilaian kinerja penyedia yang telah selesai melaksanakan suatu pekerjaan/kontrak dalam lingkup pengadaan barang/jasa.
Pengembangan SIKaP tersebut belum memenuhi tahapan pengelolaan penyedia barang/jasa (VMS) secara ideal. VMS yang ideal meliputi proses penyusunan database penyedia barang/jasa (proses registrasi penyedia barang/jasa), seleksi penyedia barang/jasa, penilaian kinerja barang/jasa dan mekanisme pembinaan penyedia barang/jasa.
Untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam rangka membangun VMS. Dalam tahun anggaran 2021 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa akan menyusun VMS yang digunakan untuk menunjang pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan kegiatan Penyusunan Aplikasi Vendor Management System Barang Jasa Provinsi Kalimantan Utara adalah menyusun aplikasi database penyedia barang dan jasa sehingga memudahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan Tujuan dilaksanakan kegiatan Penyusunan Aplikasi Vendor Management System Barang Jasa Provinsi Kalimantan Utara adalah :

• Menyusun database penyedia barang jasa;
• Menyusun modul penilaian kinerja penyedia;
• Penyelarasan dengan sistem-sistem yang telah ada (eksisting).

*User Interface Landing Page Aplikasi 

*User Interface Halaman Dashboard