Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat transparansi dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah; baik provinsi maupun kabupaten/kota; untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan di daerahnya, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 39 Tahun 2006 dan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan PP No 39 Tahun 2006, tentang “Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan” yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri No.54 Tahun 2010.

Permasalahan sekarang yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah sistem yang digunakan masih manual, dikarenakan Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki sistem informasi yang bisa memonitoring dan mengevaluasi semua anggaran bantuan keuangan yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dengan adanya permasalahan diatas munculah ide untuk membuat ”Sistem Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Di Provinsi Kalimantan Utara Berbasis Web”. Di harapkan bisa membantu Pemerintah dalam memonitoring dan mengevaluasi anggaran yang sedang berjalan maupun yang telah terealisasi dan sebagai penyalur informasi pada masyarakat.